Pemerintah resmi memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikat halal hingga 17 Oktober 2028. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 yang diundangkan pada 14 Oktober 2026, merevisi Pasal 160 dan Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Bagi pelaku usaha, perubahan ini berarti ada tambahan waktu dua tahun untuk mempersiapkan sertifikasi halal. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami agar tidak salah langkah.

Kategori yang Tenggatnya Mundur ke 2028

  • Usaha mikro dan kecil (UMK) untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan: masa penahapan hingga 17 Oktober 2028, wajib bersertifikat mulai 18 Oktober 2028.
  • Jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan (di luar jasa penyembelihan): mulai wajib 18 Oktober 2028.
  • Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri (impor): mulai wajib 18 Oktober 2028.
  • Obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah barang gunaan: masa penahapan hingga 17 Oktober 2028.

Yang Tidak Berubah

  • Kewajiban sertifikasi halal TIDAK dibatalkan — hanya masa penahapannya yang diperpanjang. Dasar kewajibannya tetap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
  • Obat bebas dan obat bebas terbatas: masa penahapan tetap hingga 17 Oktober 2029.
  • Obat keras selain psikotropika: masa penahapan tetap hingga 17 Oktober 2034.
  • Produk dari bahan yang diharamkan tetap dikecualikan dari kewajiban sertifikasi, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
  • Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang pemastian kesesuaian produk halal luar negeri dicabut, dan seluruh peraturan pelaksanaan PP 42/2024 akan disesuaikan.
  • Sanksi administratif bagi pelanggaran jaminan produk halal tetap berlaku sesuai ketentuan yang ada. Penegakan yang bertahap bukan berarti sanksi dihapus.

Kuota Sertifikasi Halal Gratis SEHATI Sudah Habis

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2026 mencatat 1.090.891 sertifikat telah terpakai hingga 15 Oktober 2026. Pelaku usaha yang belum kebagian kuota memiliki dua pilihan: menunggu pembukaan gelombang berikutnya, atau mengajukan sertifikasi melalui jalur reguler lewat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kedua jalur sama-sama mensyaratkan pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Mengapa Tetap Sebaiknya Mengurus dari Sekarang?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk tetap memprioritaskan produk berlabel halal, karena kehalalan mengikat secara syariah meskipun penerapan kewajiban oleh negara ditunda. Ketua DSN MUI, Cholil Nafis, bahkan menegaskan: “Kalau nggak ada label halalnya, nggak usah dibeli lah.”

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak terlena dengan perpanjangan ini dan tetap segera mengurus sertifikasi halal tanpa menunggu batas akhir. Sertifikat halal bukan sekadar kewajiban administratif — ia adalah nilai tambah yang membangun kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar modern.

Artinya, aturan memang mundur, tetapi perilaku konsumen tidak ikut mundur. Usaha yang bersertifikat lebih dulu akan lebih dipercaya pembeli.

Langkah Mengurus Sertifikat Halal

  • Pastikan usaha Anda memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS.
  • Buat akun dan ajukan permohonan melalui SIHALAL di ptsp.halal.go.id.
  • Pilih skema yang sesuai: self declare dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk produk yang memenuhi kriteria, atau jalur reguler melalui LPH.
  • Ikuti proses verifikasi dan penetapan kehalalan melalui sidang fatwa.
  • Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH dan dapat diunduh melalui akun SIHALAL.

Sumber Resmi

  • PP Nomor 40 Tahun 2026 — portal resmi peraturan perundang-undangan: peraturan.go.id
  • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): bpjph.halal.go.id dan halal.go.id — layanan informasi: telepon 176
  • Majelis Ulama Indonesia: mui.or.id
  • LPPOM MUI: halalmui.org — rincian jadwal relaksasi wajib halal PP 40/2026

Konsultasikan Pengurusan Izin Usaha Anda

Mengurus NIB dan sertifikat halal membutuhkan ketelitian dokumen dan pemahaman alur yang benar. perizinan-usaha.id adalah jasa konsultan swasta — bukan instansi pemerintah — yang mendampingi pengurusan NIB, pendirian PT/CV, P-IRT, sertifikat halal, SBU/SKK konstruksi, dan sertifikasi ISO hingga terbit. Dokumen resmi diterbitkan oleh instansi/lembaga yang berwenang; biaya jasa kami terpisah dari biaya resmi pemerintah.

Chat WhatsApp: 0811-1324-324

Jam operasional: Senin–Jumat, 08.00–17.00 WIB. Konsultasi awal gratis — ceritakan kebutuhan usaha Anda, kami bantu petakan langkahnya.